PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SUBJEK YANG BERTUJUAN UNTUK PROPAGASI BENIH TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN - Barrasaki, Akbar Adya; Chofa, Fery (COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 2025)
Perlindungan terhadap varietas tanaman telah menjadi isu global yang strategis, terutama bagi negara agraris seperti Indonesia. Keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada ketersediaan varietas tanaman unggul. Untuk merangsang inovasi di bidang pemuliaan tanaman yang membutuhkan investasi besar dan waktu lama, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). UU ini tidak hanya mengakui hak keperdataan pemulia tetapi juga mencantumkan ketentuan pidana. Salah satu pelanggaran krusial adalah kegiatan propagasi atau memperbanyak benih varietas yang dilindungi tanpa izin dari Pemegang Hak PVT. Tindakan ini merupakan bentuk pencurian kekayaan intelektual yang dapat merusak ekosistem inovasi, merugikan pemulia secara ekonomi, dan pada akhirnya mengancam stabilitas sistem perbenihan nasional. Oleh karena itu, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam UU PVT dibangun di atas fondasi filosofis yang kuat, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, untuk memberikan efek jera dan perlindungan yang komprehensif. rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum yang melakukan tindakan propagasi benih tanpa izin berdasarkan ketentuan dalam UU No. 29 Tahun 2000?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam UU No. 29 Tahun 2000 dan peraturan terkait lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, di mana data dan informasi hukum dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan logika hukum, peraturan perundang-undangan, serta konsep dan teori hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.