PENERAPAN PASAL 363 KUHP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK: STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI (PUTUSAN NOMOR 76/PID.B/2025/PN BKT) - Rizki, Sukma Annisa Mulya; Efri, Yon (COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 2025)
Di antara berbagai bentuk pencurian, pencurian hewan ternak memiliki karakteristik khusus karena erat kaitannya dengan kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan yang sebagian besar menggantungkan mata pencaharian pada sektor peternakan dan pertanian. Hewan ternak tidak hanya menjadi aset berharga bagi para peternak, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Manusia memiliki kebutuhan yang harus di penuhi setiap harinya, pemenuhan kebutuhan ini membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari hari sangat banyak, maka biaya yang di butuhkan juga sangat banyak. Desakan seperti itulah yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya. Pada kajian ini akan membahas terkait bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bkt, bagaimana Pasal 363 KUHP diterapkan terhadap pelaku pencurian hewan ternak dalam keadaan memberatkan, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku. Pengaturan hukum pidana pada tindak pidana pencurian ternak dalam perkara Putusan ini diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3, dan Ke-4 KUHPidana. Pasal 363 KUHPidana merupakan keadaan memberatkan yang berasal dari gabungan antara Pasal 362 ditambah unsur-unsur lain misalnya yang dicuri adalah ternak, dilakukan pada malam hari dan seterusnya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencurian ternak dalam Putusan tersebut yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim ialah keadaan yang memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan. Karena tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan, dan dianggap terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa I dan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun kepada Terdakwa II.