MULTIPLE STREAMS FRAMEWORK DALAM PERDA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI P4GN DAN PREKURSOR NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KOTA KOTA BERSINAR (BERSIH DARI NARKOBA) DI KOTA SURABAYA

Muhammad Rangga Diva Ananta Rois'am; Achluddin Ibnu Rochim; Hasan Ismail

doi:10.69957/praob.v5i02.2194

Authors

Muhammad Rangga Diva Ananta Rois'am Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Achluddin Ibnu Rochim Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Hasan Ismail Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.69957/praob.v5i02.2194

Keywords:

Kebijakan Publik (Public Policy), Agenda Setting, Kota Bersinar

Abstract

Kota Surabaya merupakan situasi sosial yang dinamis sehingga menghadapi berbagai permasalahan sosial budaya. Di balik kondisi tersebut, ibu kota provinsi Jawa Timur ini dikenal sebagai kota yang rawan. Penelitian ini menguraikan dan menganalisis tatanan agenda yang memiliki tiga alur, yaitu alur masalah, alur politik, dan alur kebijakan dalam evolusi Kota Surabaya Bersih Narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggabungkan sumber data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta data sekunder yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian ini adalah bahwa proses tatanan agenda yang paling dominan dalam pengembangan Kota Bersinar di Kota Surabaya adalah alur kebijakan. Alur kebijakan tersebut sangat aktif sehingga memunculkan berbagai alternatif solusi dalam pengembangan Kota Bersinar (Bebas Narkoba). Faktor lain yang mempengaruhi pengembangan Kota Bersinar (Bebas Narkoba) di Kota Surabaya adalah tersedianya sarana dan inovasi dalam pemenuhan hak, komitmen pemerintah, kesadaran masyarakat Surabaya, serta keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

References

Asmorowati, S., Husniati, C., & Ayu, D. R. (2022). Peran Policy Entrepreneur dalam Pembangunan Ibu Kota Negara. Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022, 202–206. https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/80%0Ahttps://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/download/80/79

Ghulam Maulana, & Fitrie, R. A. (2021). Agenda Setting Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dengan Menggunakan Multiple Streams Framework. Jurnal Transformative, 7(1), 81–111. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2021.007.01.4

John W. Kingdon. (2014). AGENDAS, ALTERNATIVES, AND PUBLIC POLICIES (2nd, berilus ed.). https://doi.org/9781292039206

Kasita, I. D., & Sudarmo. (2023). Collaborative Governance dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surakarta. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, 3(1), 119–135.

Nur Lestari, D., Supriadi, O., & Waseh, H. (2022). Implementation of Policy for Prevention and Eradication of Abuse and Illegal Circulation of Drugs and Precursors (P4GN) at The National Narcotics Agency of Tangerang City Rehabilitation Section. International Journal of Social Sciences Review, 3(2), 53–65. https://doi.org/10.57266/ijssr.v3i2.92

Sukandi, A. (2023). Through the Prevention Program for Eradication of Abuse and Illicit Trafficing of Drugs ( P4GN ) in Bandung City. 5(2), 92–97.

Tinida, N. T., Adi, K., & Wijaya, S. (2025). Implementasi Program Desa Bersinar Dari Badan Narkotika Nasional ( BNN ) Kota Denpasar Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Sidakarya , Denpasar Selatan. 2(2), 1–16.

Widyatama, B. (2018). Applying Kingdon’s Multiple Streams Framework in the Establishment of Law No.13 of 2012 Concerning the Privilege of Yogyakarta Special Region. Journal of Government and Civil Society, 2(1), 1. https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i1.643