ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DIREKTORAT KEPOLISIAN AIR DAN UDARA POLDA JAWA TIMUR TERHADAP MASYARAKAT NELAYAN PESISIR DI WILAYAH KECAMATAN MULYOREJO KOTA SURABAYA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Jawa Timur terhadap masyarakat nelayan pesisir di wilayah Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologi, yang difokuskan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman masyarakat sebagai penerima layanan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Public Service Logic (PSL) dengan empat indikator nilai publik, yaitu: Intended Service Usefulness, Public Leadership, Human-Centred Co-Design and Co-Creation, serta Value-in-Use. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelayanan publik Ditpolairud Polda Jatim dengan adanya kegiatan program Polmas Perairan seperti Cakpoyan, Sambang Nusa, sosialisasi hukum kelautan, dan layanan kesehatan terapung telah memberikan manfaat nyata bagi nelayan. Pelayanan ini dinilai cukup baik karena bersifat kolaboratif, responsif, dan partisipatif. Masyarakat merasakan peningkatan rasa aman, kemudahan akses informasi, serta peningkatan kesadaran hukum. Namun, penelitian juga menemukan sejumlah kendala, baik internal seperti keterbatasan personel, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, maupun eksternal seperti rendahnya literasi hukum dan kesenjangan sosial antara nelayan tradisional dan modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ditpolairud telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip Public Service Logic secara umum. Namun, masih diperlukan berbagai perbaikan, seperti penguatan struktur kelembagaan, penyediaan infrastruktur, peningkatan transparansi informasi digital, serta evaluasi layanan berbasis pengalaman pengguna secara berkelanjutan. Pelayanan publik yang humanis dan adaptif diharapkan mampu memperkuat peran Ditpolairud sebagai mitra strategis masyarakat nelayan dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan wilayah perairan Indonesia.