SOCIAL NETWORK ANALYSIS PADA FENOMENA VIRAL BASED POLICY MELALUI PLATFORM X PADA PEMBATALAN PENGESAHAN REVISI UNDANG-UNDANG PILKADA TAHUN 2024 - Hafsari, Dian Kurnia; Rochim, Achluddin Ibnu; Ismail, Hasan (PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469), 2025)
Segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak lepas dari pengambilan keputusan. Apa yang telah dan akan diputuskan, yang menyangkut kepentingan masyarakat disebut dengan kebijakan publik. Salah satu kebijakan yang dianggap kontroversial adalah munculnya pemberitaan terkait revisi UU Pilkada oleh DPR tepat setelah ditetapkannya Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024. Muncul tagar #KawalPutusanMk yang ramai dibicarakan dan disebarluaskan di platform X hingga menjadi trending one. Peringatan tersubut muncul dilatar belakangi untuk menggagalkan DPR RI terkait pemberitaan perubahan atau revisi UU Pilkada tersebut. Pemberitaan ini memicu respon negative dari seluruh lapisan masyarakat yang ditendensikan DPR sebagai pembangkang terhadap konstitusi. Revisis UU Pilkada dianggap cacat formil dan materiil dan dinilai sebagi upaya vetokrasi. Penelitian ini ingin menganalisi proses interaksi sosisal di Platform X yang menjadikan isu ini viral. Hasil Penelitian ini menyatakan interaksi yang dihasilkan dari isu #KawalPutusanMK sejumlah 299 nodes (aktor) dan 215 edges (interaksi). Modularity atau kelompok sosial yang dihasilkan adalah 0, 955 yang berarti persebaran tagar #KawalPutusanMK tidak terpusat di beberapa actor atau kelompok sosial tertentu. Hal ini menandakan isu #KawalPutusanMK menjadi keresahan seluruh lapisan masyarakat sehingga menjadi viral. Viralitas berhasil menjadi dasar untuk perubahan kebijakan sehingga revisi UU Pilkada dibatalkan. Viralitas dapat dikatakan sebagai bukti ketidakmampuan pemerintah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.