PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)

KUALITAS PELAYANAN BUMD DELTA TIRTA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN AIR MINUM BERSIH MENGGUNAKAN PENDEKATAN PUBLIC VALUE DI KABUPATEN SIDOARJO

2026-05-12T11:22:41+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan BUMD PDAM Delta Tirta di Kabupaten Sidoarjo dalam memenuhi kebutuhan air minum bersih dengan menggunakan pendekatan nilai publik (public value). Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan PDAM Delta Tirta yang dipicu oleh buruknya kualitas pendistribusian air, meskipun instansi tersebut dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan prima di tengah tingginya pertumbuhan penduduk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan tiga dimensi nilai publik yang digagas oleh Mark H. Moore, yakni penciptaan nilai publik, legitimasi politik dan dukungan sosial, serta kapasitas operasional, menunjukkan sebuah temuan yang paradoksal. Secara administratif dan manajerial, PDAM Delta Tirta telah mendemonstrasikan kinerja pelayanan yang tergolong sangat baik. Hal ini dibuktikan melalui tingginya kompetensi teknis sumber daya manusia di lapangan, ketersediaan sarana yang memadai, kepatuhan terhadap prosedur, serta kemudahan akses administratif melalui inovasi layanan digital. Akan tetapi, keunggulan birokrasi tersebut berbenturan dengan kualitas produk inti yang masih berstatus buruk. Kualitas air yang didistribusikan kepada para pelanggan sering kali berada dalam kondisi keruh dan kotor. Kesimpulannya, keramahan petugas dan kelancaran administratif belum sejalan dengan pemenuhan standar kelayakan air bersih, sehingga pembaruan infrastruktur pengolahan air menjadi urgensi krusial untuk memulihkan kepercayaan publik.

EVALUASI KETEPATAN SASARAN PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SMP NEGERI 1 JEMBER

2026-05-15T03:20:18+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Jember. Program Indonesia Pintar merupakan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan indikasi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan metode studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi dari pemberitaan media online yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 1 Jember. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah penerima bantuan dengan jumlah siswa yang tergolong kurang mampu. Dari total 1.076 siswa, sebanyak 1.057 siswa menerima bantuan Program Indonesia Pintar, sedangkan jumlah siswa kurang mampu diperkirakan hanya sekitar 200–300 siswa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 1 Jember belum sepenuhnya tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan, verifikasi, dan pengawasan agar penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

EVALUASI MANAJEMEN KEBIJAKAN PENONAKTIFAN 11 JUTA PESERTA PBI BPJS KESEHATAN TAHUN 2026 MENGGUNAKAN PERSPEKTIF POSDCORB

2026-05-15T03:20:25+07:00

Kebijakan penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan pada tahun 2026 menjadi perhatian publik karena menimbulkan berbagai polemik dan berdampak pada akses layanan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen kebijakan tersebut dengan menggunakan perspektif manajemen publik melalui pendekatan POSDCORB. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka, dimana data diperoleh dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber berita yang relevan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Analisis dilakukan dengan mengkaji kebijakan berdasarkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan masih menghadapi berbagai permasalahan dalam aspek manajemen publik. Kelemahan utama terletak pada kurangnya sosialisasi kebijakan, ketidaksinkronan data antar lembaga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi dan transparansi informasi. Selain itu, ditemukan adanya ketidaktepatan sasaran (targeting error) akibat lemahnya validasi data, sehingga kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi justru berdampak pada masyarakat rentan yang masih membutuhkan perlindungan kesehatan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan publik. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek manajemen kebijakan, khususnya pada integrasi data, koordinasi antar lembaga, serta penguatan orientasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA SEJARAH BERBASIS PENDEKATAN 6A UNTUK MENINGKATKAN DAYA TARIK WISATAWAN

2026-05-22T10:38:33+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan pariwisata sejarah berbasis pendekatan 6A dalam meningkatkan daya tarik wisatawan di Museum Trowulan Kabupaten Mojokerto. Pendekatan 6A yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep pengembangan destinasi pariwisata yang dikemukakan oleh Buhalis (2000), yang meliputi attraction, amenities, activities, accessibility, ancillary services, dan available packages. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kunjungan wisatawan ke Museum Trowulan jika dibandingkan dengan destinasi wisata lain di Kabupaten Mojokerto, meskipun museum ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi sebagai pusat peninggalan Kerajaan Majapahit. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tarik utama Museum Trowulan terletak pada koleksi artefak bersejarah dan nilai edukatif yang tinggi.

ANALISIS PENERAPAN URBAN TOURISM SEBAGAI DAYA TARIK WISATA ADVENTURE LAND ROMOKALISARI KOTA SURABAYA

2026-05-29T06:02:06+07:00

Pariwisata perkotaan menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan daya tarik wisata di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan urban tourism sebagai daya tarik wisata di Adventure Land Romokalisari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kerangka analisis yang digunakan mengacu pada konsep urban tourism yang meliputi attraction (Daya Tarik), amenities (Fasilitas), accessibility (Aksesbilitas), ancillary services (Layanan Pendukung), dan community involvement (Keterlibatan Masyarakat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adventure Land Romokalisari memiliki potensi wisata yang cukup baik melalui keberadaan wahana wisata berbasis alam dan buatan seperti wisata perahu, ATV, mini zoo, dan kawasan mangrove. Selain itu, lokasi wisata yang strategis serta keterlibatan masyarakat dalam aktivitas UMKM turut mendukung pengembangan destinasi wisata. Namun, implementasi urban tourism belum berjalan optimal karena masih ditemukan kendala berupa keterbatasan fasilitas pendukung, aksesibilitas yang belum terintegrasi secara maksimal, layanan pendukung wisata yang masih terbatas, serta promosi digital yang belum optimal. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata juga masih perlu ditingkatkan agar mampu mendukung keberlanjutan destinasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas fasilitas wisata, penguatan layanan dan promosi digital, serta optimalisasi partisipasi masyarakat guna meningkatkan daya saing pariwisata perkotaan di Kota Surabaya.

IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH ILMU AREK SUROBOYO DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN DI SURABAYA

2026-06-02T17:49:06+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pendidikan berbasis asrama di Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) dalam mendukung pengembangan anak asuh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier yang meliputi kesesuaian keluaran dengan kelompok sasaran, dampak aktual keluaran kebijakan, dampak yang diperkirakan, serta perbaikan peraturan atau kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program RIAS telah berjalan cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan anak asuh, terutama dalam aspek pendidikan, pembentukan karakter, dan kedisiplinan melalui sistem pembinaan berbasis asrama. Dampak aktual program terlihat pada perubahan perilaku anak yang lebih disiplin, peningkatan kemampuan akademik, serta berkembangnya kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, program ini juga memiliki potensi dampak jangka panjang berupa terbentuknya karakter yang kuat, kemampuan dasar pendidikan yang memadai, serta keterampilan yang mendukung masa depan anak. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam aspek tata kelola, seperti mekanisme pelaporan yang belum optimal, komunikasi internal yang perlu diperkuat, serta belum tersusunnya standar operasional prosedur secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan kebijakan internal, peningkatan kualitas pendampingan, serta evaluasi program secara berkelanjutan agar implementasi program RIAS dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan anak asuh.

STUDI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN MANGROVE WONOREJO KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

2026-06-02T17:49:18+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kawasan Mangrove Wonorejo Surabaya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pemerintah, pengelola mangrove, komunitas lingkungan, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui kegiatan pengawasan, aksi bersih sampah, edukasi lingkungan, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan mangrove. Namun, implementasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti tingginya volume sampah kiriman dari hulu Sungai Brantas, keterbatasan koordinasi, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Faktor pendukung implementasi meliputi partisipasi komunitas lingkungan, keberadaan regulasi daerah, dan kolaborasi antar pihak. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai strategi berkelanjutan dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove di Surabaya.

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN NGANJUK

2026-06-08T16:12:53+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pendampingan legalitas usaha oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT, dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Selain itu, inovasi layanan digital melalui website Warkop UMI turut mendukung proses pelayanan legalitas usaha. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa hambatan seperti rendahnya literasi digital, minimnya pemahaman pentingnya legalitas usaha, keterbatasan sumber daya, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem Online Single Submission (OSS). Kesimpulannya, implementasi program pendampingan legalitas usaha memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendukung daya saing UMKM di Kabupaten Nganjuk.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA : ANALISIS RELASI KUASA DI DESA BEJIJONG KABUPATEN MOJOKERTO

2026-06-08T16:13:00+07:00

Pengembangan desa wisata berbasis warisan budaya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal. Namun, praktik collaborative governance tidak selalu berjalan dalam posisi yang setara karena adanya ketimpangan relasi kuasa antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses collaborative governance serta bentuk relasi kuasa yang terjalin antara Pemerintah Daerah dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan Desa Wisata Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan kuasa dalam pengambilan keputusan pengelolaan wisata sejarah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola desa wisata, Pokdarwis, pelaku UMKM, dan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance telah berjalan melalui forum koordinasi dan kerja sama lintas aktor, namun partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat tokenistik atau partisipasi semu. Pemerintah memiliki posisi dominan melalui penguasaan otoritas formal, regulasi, sumber daya ekonomi, serta akses informasi. Faktor utama yang menyebabkan ketimpangan kuasa meliputi dominasi aturan birokrasi yang bersifat top-down, penguasaan modal ekonomi oleh pemerintah, dan keterbatasan kapasitas masyarakat dalam memahami regulasi cagar budaya. Meskipun demikian, terdapat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga pelestarian warisan budaya Majapahit serta pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata.

EVALUASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR

2026-06-10T06:28:34+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perizinan berusaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan cukup baik dalam meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan perizinan berusaha, yang ditandai dengan meningkatnya penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kemudahan akses layanan bagi pelaku usaha. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan, antara lain gangguan teknis sistem, keterbatasan literasi digital masyarakat, perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian, serta ketergantungan terhadap sistem pusat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi yang berkelanjutan agar pelayanan perizinan berusaha melalui OSS dapat berjalan lebih optimal serta mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PENANGANAN KEKERASAN DI KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

2026-06-17T04:03:05+07:00

Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak masih menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian mendalam di daerah Tuban. Meskipun sejumlah aturan dan program perlindungan telah diterapkan, aksi kekerasan tetap berlangsung. Salah satu upaya pemerintah adalah Kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang bertujuan untuk mengintegrasikan sudut pandang gender dalam setiap tahap pembangunan guna mencapai kesetaraan gender dan perlindungan yang lebih baik untuk wanita dan anak-anak termasuk dalam penanganan kekerasan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana PUG diterapkan dalam upaya penanganan kekerasan di wilayah Tuban dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh George C. Edward III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis dengan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman melalui serangkaian langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi PUG di Kabupaten Tuban dilaksanakan dengan melalui sosialisasi, koordinasi anatr lembaga, pemanfaatan data terpilah gender, serta dukungan anggaran responsif gender. Faktor pendukung implementasi mencakup adanya peraturan, komitmen dari pemerintah daerah, serta kerjasama antar lembaga, sedangkan tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya tenaga manusia, pemahaman masyarakat yang masih minimal tentang kesetaraan gender, dan adanya budaya patriarki yang masih mendominasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan PUG dalam penanganan kekerasan di Kabupaten Tuban telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas bagi pelaksana dan kesadaran masyarakat.

EVALUASI PROGRAM KAMPUNG ZERO WASTE SEBAGAI UPAYA PENURUNAN TIMBULAN SAMPAH DI KOTA SURABAYA

2026-06-17T04:03:24+07:00

Permasalahan sampah masih menjadi tantangan utama di Kota Surabaya yang memiliki tingkat timbulan sampah cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan Program Kampung Zero Waste sebagai upaya pengurangan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kampung Zero Waste sebagai upaya penurunan timbulan sampah di RW 08 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Ketua RW, Kader Surabaya Hebat (KSH), serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah memberikan dampak positif. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa belum meratanya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan tertentu, serta masih kurangnya pemerataan sarana pendukung pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan pendampingan, serta pemerataan sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan keberhasilan program.

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PMI BERMASALAH (PERLEVA) DI UPTP2TK JAWA TIMUR

2026-06-17T04:03:35+07:00

Jawa Timur merupakan provinsi penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di Indonesia, sekaligus mencatatkan angka pengaduan PMI yang cukup tinggi dengan 190 kasus pada tahun 2024. Kondisi ini menempatkan UPTP2TK Jawa Timur pada posisi strategis sebagai pelaksana Program PERLEVA (Pemberdayaan dan Perlindungan PMI Bermasalah). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Program PERLEVA di UPTP2TK Jawa Timur serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Model Implementasi Kebijakan Winter (2012) yang mencakup tiga dimensi, yaitu perilaku hubungan antar organisasi, perilaku birokrasi garis depan, dan perilaku kelompok sasaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERLEVA berjalan cukup efektif ditopang oleh kerangka regulasi yang kuat (UU No. 18 Tahun 2017, Perda Jawa Timur No. 2 Tahun 2022, dan Pergub No. 62 Tahun 2018), komitmen tinggi pelaksana yang bersedia melayani 24 jam, serta respons positif dari kelompok sasaran. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia pada Seksi PERLEVA, kesenjangan pelatihan antara ASN dan non-ASN, keterbatasan anggaran untuk kasus darurat, serta variasi kemampuan administrasi keluarga PMI. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi PERLEVA sangat bergantung pada komitmen pelaksana lapangan yang mampu mengompensasi keterbatasan struktural yang ada.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKSESIBILITAS PENYANDANG TUNAGRAHITA SEBAGAI PEMILIH DALAM PEMILU 2024 – 2025

2026-06-22T04:27:52+07:00

Penyandang tunagrahita merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak politik yang sama, termasuk hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Pemenuhan hak tersebut telah dijamin melalui berbagai regulasi, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala yang memengaruhi aksesibilitas penyandang tunagrahita dalam menggunakan hak pilihnya. Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penyandang tunagrahita yang cukup tinggi sehingga menarik untuk dikaji terkait implementasi kebijakan aksesibilitas bagi pemilih tunagrahita dalam Pemilu 2024–2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan aksesibilitas penyandang tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2024–2025 di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas bagi penyandang tunagrahita telah berjalan cukup baik melalui sosialisasi pemilu, pendampingan oleh keluarga dan Rumah Harapan Mulya, pendataan pemilih, serta koordinasi antara KPU Kabupaten Ponorogo, pemerintah desa, dan lembaga pendamping. Faktor pendukung implementasi meliputi kerja sama antar lembaga, dukungan keluarga, dan peran aktif Rumah Harapan Mulya. Adapun faktor penghambat yang ditemukan yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan khusus dalam berkomunikasi dengan penyandang tunagrahita serta belum tersedianya pendamping khusus bagi pemilih tunagrahita. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas telah terlaksana dengan cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mewujudkan pemilu yang lebih inklusif.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI DI KOTA SURABAYA

2026-06-22T04:28:39+07:00

Pemberdayaan perempuan adalah salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat . Di Surabaya, pemerintah meluncurkan Program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS–RPA) sebagai bentuk intervensi komunitas yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas serta kemandirian perempuan. Namun, ada sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya , termasuk rendahnya partisipasi perempuan dan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti aspek pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui program KAS–RPA di Surabaya. Metodologi yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif , dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan penggunaan dokumen . Analisis didasarkan pada teori pemberdayaan perempuan yang dikemukakan oleh Naila Kabeer, meliputi aspek sumber daya, keagenan, dan prestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KAS–RPA berhasil meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya melalui pelatihan serta pendampingan usaha. Program ini juga berkontribusi pada peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan Keputusan ,serta mendukung peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan terkait pemerataan akses dan keinginan usaha. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa program KAS-RPA memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan perempuan, meskipun program penguatan masih diperlukan agar dampaknya dapat dirasakan lebih meluas.